FOKUSKATANEWS.COM.MAWASANGKA- Anggota Komisi V DPR RI, H. Ridwan Bae, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur, melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah pesisir Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, pada Senin (9/6/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, termasuk komunitas masyarakat suku Bajau yang menetap di perkampungan atas laut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., di dermaga Watolo menggunakan speedboat, mencerminkan tantangan geografis kawasan yang dikunjungi.
Dalam pertemuan bersama pejabat pusat dan daerah, Bupati Azhari memaparkan kondisi riil permukiman pesisir yang masih belum memenuhi standar kelayakan huni. Ia menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah untuk menjamin hak dasar warga atas hunian yang sehat dan aman, terutama di komunitas terapung yang selama ini luput dari perhatian pembangunan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Ridwan Bae mengalokasikan bantuan stimulan untuk 50 unit rumah layak huni, yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran Rp1,5 miliar untuk pembangunan rumah tipe 34 dan 36 yang kokoh di atas laut.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga Indonesia yang tinggal di tempat yang tidak layak. Rumah yang sehat dan aman adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil dan kepulauan seperti Buton Tengah,” ujar Ridwan, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menambahkan bahwa Buton Tengah menjadi salah satu prioritas program penataan kawasan permukiman karena karakteristik wilayahnya yang unik dan kerentanannya terhadap dampak lingkungan.
“Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni secara menyeluruh—sehat, tertata, dan berkelanjutan,” kata Fitrah.
Koordinasi Lintas Sektor
Turut mendampingi kunjungan tersebut sejumlah pejabat teknis dari Kementerian PUPR, antara lain Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Bahtiar; Kasubdit Perencanaan Teknis, Deny Dwi Susanto; dan Kepala Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Irsan Basalamah.
Hadir pula perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra dan Balai Wilayah Sungai IV Kendari, menandakan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sumber (Pemda Buteng).
Komentar