FOKUSKATANEWS.COM.BUTON TENGAH- Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penerima baru mulai dilakukan di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Sebanyak 188 rumah tangga penerima manfaat menerima kartu dan rekening bantuan pada hari ini, Selasa (8/9/2026).
Bupati Buton Tengah Dr Azhari mengatakan, bahwa Penyerahan kartu dan rekening tersebut menjadi bagian dari proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan data pemerintah pusat melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
“Penyaluran selanjutnya akan dilakukan di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,”katanya
Namun, di tengah proses penyaluran tersebut, pemerintah daerah masih menemukan adanya persoalan terkait ketepatan data desil atau kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan.
“Bahwa saat ini masih banyak ketimpangan data desil yang ada di Pusdatin. Itu fakta,”ucapnya
Ia menjelaskan, Kabupaten Buton Tengah, hasil pengecekan terhadap data sosial bahkan menemukan adanya sejumlah anggota DPRD yang tercatat berada pada desil 3, 4, dan 5. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan bantuan, namun justru tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi.
“Persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan proses pengisian dan pemutakhiran data sosial pada tahap awal,”jelasnya
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pun telah meminta Dinas Sosial untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data sosial secara langsung di lapangan.
Ia menambahkan, hasil verifikasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengusulkan perubahan atau penyesuaian desil masyarakat kepada Pusdatin Kementerian Sosial, sehingga data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
“Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH, dapat semakin tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,”ungkap Azhari
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembenahan data menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan secara adil dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.(*)
Komentar