FOKUSKATANEWS.COM.KOLAKA- Persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Cabang Kolaka dengan PT Koneksi Indo Karya Mandiri (PT KKM) akhirnya menemui titik penyelesaian. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang ditandatangani di Kolaka, Selasa (10/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih harmonis, sekaligus memberikan kepastian terhadap sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian pihak pekerja dan perusahaan.
Sebelumnya, persoalan tersebut sempat dilaporkan ke Polres Kolaka. Namun, melalui ruang dialog dan fasilitasi sejumlah pihak, SBSI Cabang Kolaka dan manajemen PT KKM akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani Ketua SBSI Cabang Kolaka, Berti Layuk, bersama HRD PT KKM, Ngarsis, serta disaksikan Pratomo, terdapat beberapa poin penting yang disetujui kedua belah pihak.
Salah satu poin utama adalah komitmen PT KKM untuk menyesuaikan upah pekerja dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka yang berlaku mulai November 2026.
Selain itu, perusahaan juga menyepakati untuk mempekerjakan kembali Rahmat Wirawinata dengan penempatan di lokasi kerja yang berbeda dari sebelumnya.
Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, pihak serikat pekerja sepakat segera menindaklanjuti pencabutan laporan polisi yang sebelumnya disampaikan ke Polres Kolaka. Sementara itu, media akan melakukan klarifikasi bahwa persoalan antara kedua belah pihak telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
Ketua SBSI Cabang Kolaka, Berti Layuk, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan PT Vale Indonesia Tbk IGP Pomalaa dan PT Lighton yang telah memberikan dukungan serta membantu memfasilitasi proses komunikasi antara pihak-pihak terkait.
Menurut Berti, dukungan tersebut turut membuka jalan bagi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan musyawarah dan mengedepankan kepentingan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan PT Vale Indonesia Blok Pomalaa dan PT Lighton yang telah membantu memfasilitasi, sehingga perlakuan terhadap buruh, terutama dalam melaksanakan aturan regulasi ketenagakerjaan, menjadi fokus utama setiap mitra,” ungkap Berti Layuk.
Ia berharap sinergi dan kepedulian terhadap persoalan ketenagakerjaan seperti ini dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, setiap persoalan antara pekerja dan perusahaan dapat diselesaikan secara terbuka, mengedepankan aturan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Berti Layuk juga menyampaikan penghargaan kepada manajemen PT KKM atas kesediaannya membuka ruang penyelesaian dan mempertimbangkan kesepakatan yang telah dicapai bersama.
“Saya juga berterima kasih kepada pihak PT Koneksi Indo Karya Mandiri atas pertimbangan pengambilan keputusan, sehingga pekerja diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih,” tambahnya.
Apresiasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan serikat pekerja terhadap langkah perusahaan yang bersedia menyelesaikan persoalan melalui dialog dan kesepakatan bersama.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, laporan polisi Nomor: STPL/B/987/XI/2026/SPKT/POLRES KOLAKA, tertanggal 9 November 2026, menjadi bagian dari penyelesaian yang telah disepakati para pihak.
Pihak serikat pekerja selanjutnya akan menindaklanjuti pencabutan laporan tersebut sesuai kesepakatan bersama.
Penandatanganan dokumen kesepakatan menjadi bentuk komitmen kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan dan kembali membangun hubungan kerja yang kondusif.
Penyelesaian persoalan antara SBSI Cabang Kolaka dan PT KKM menjadi pengingat bahwa perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan dapat dicarikan jalan keluar melalui komunikasi, keterbukaan, serta itikad baik.
Pekerja membutuhkan kepastian hak, perlindungan, dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, perusahaan membutuhkan iklim kerja yang aman, produktif, dan kondusif untuk keberlangsungan usaha.
Kedua kepentingan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya dapat berjalan beriringan apabila hubungan industrial dibangun atas dasar saling menghormati dan kepatuhan terhadap aturan.
Langkah SBSI Cabang Kolaka bersama PT KKM, dengan dukungan fasilitasi PT Vale Indonesia Tbk IGP Pomalaa dan PT Lighton, diharapkan dapat menjadi pembelajaran positif bagi dunia usaha dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka.
Sebab, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan investasi dan aktivitas perusahaan, tetapi juga oleh sejauh mana hak-hak pekerja mendapatkan perhatian dan perlindungan.
Hak pekerja harus dihormati, perusahaan harus tetap berjalan, dan hubungan industrial harus dijaga. Karena membangun Kolaka bukan dengan memperpanjang perselisihan, melainkan dengan menghadirkan keadilan, memperkuat komunikasi, dan mencari solusi bersama.(*)
Komentar