FOKUSKATANEWS.COM.KOLAKA-Melaksanakan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan konsisten untuk selalu melakukan inovasi dengan memodernisasi pengelolaan keuangan negara. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mengharuskan hampir dalam setiap lini kehidupan dipaksa untuk melakukan peralihan dari metode konvesional menjadi digital. Termasuk digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengadaan barang/jasa dan pembayaran.
Didasari hal tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama tiga Bank HIMBARA (BRI, BNI dan Mandiri) mengembangkan aplikasi sistem marketplace (Digipay). Implementasi sistem marketplace pemerintah sendiri sudah diujicobakan kepada satuan kerja dibawah Direktoral Jenderal Perbendaharaan selama kurang lebih satu tahun terakhir. Namun pada pelaksanaanya satker sering kali kesulitan untuk belanja kebutuhan kantor melalui sistem marketplace pemerintah karena vendor yang ada dikuasai oleh vendor-vendor yang berasal dari kota-kota besar terlebih dari pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka, Arief Rokhman saat sosialisasi Aplikasi Marketplace di Kolaka,jumat (18/6/2021).
Arif mengurai, maksud dan tujuan dari sosialisasi marketplace diselenggarakan atas kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka adalah mendukung kebijakan pemerintah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Digitalisasi UMKM, mengenalkan aplikasi
“Digipay” yaitu aplikasi marketplace milik pemerintah bekerjasama dengan Bank Himbara, melakukan edukasi digital ekonomi kepada para pelaku usaha wilayah di Kolaka, mengajak pelaku usaha untuk bergabung di marketplace pemrintah dengan banyak keuntungan antara lain peluang menjadi rekanan di banyak instansi pemerintah; (55 instansi di lingkup KPPN Kolaka), pembayaran yang pasti (masuk rekening), adanya daya beli yang cukup besar (pagu anggaran sekitar Rp50-100 M), gratis tidak ada biaya baik saat pendaftaran maupun transaksi, peluang mendapatkan kredit dari bank, tidak ada perbedaan aspek perpajakan baik marketplace maupun belanja langsung/tunai/offline, menghindari peluang pengadaan direbut vendor daerah lain, sudah bergabung 5 pelaku dengan transaksi Januari-Juni sekitar Rp150 juta di Kabupaten Kolaka serta mendapat dukungan semua pihak, instansi vertikal, pemda, bank himbara, pelaku usaha, asosiasi, dan lain-lain.
Di depan 35 pelaku usaha/ UMKM, selain KPPN Kolaka dan BRI Cabang Kolaka hadir juga sebagai pembicara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kolaka, I Nyoman Suastika yang mewakili Pemda Kolaka.(HL)
Komentar