FOKUSKATANEWS.COM.KOLAKA-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka bersinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Kolaka utara dan Kolaka Timur Kembali menggelar konferensi pers Bersama, mengenai Realisasi APBN/APBD di Wilayah Kolaka Raya periode sd. Triwulan III 2021 bertempat di Aula Kantor KPPN Kolaka. Selasa (26/10/10).
Kepala KPPN Kolaka. Arief Rokhman menjelaskan realisasi APBN di wilayah pembayaran KPPN Kolaka serta beberapa progres untuk capaian belanja penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Realisasi belanja negara mencapai Realisasi Belanja Negara wilayah KPPN Kolaka sd Triwulan III 2021 sebesar Rp691,87 M (63,07 persen) dari alokasi sebesar Rp1,09 T.
Sementara belanja melalui instansi vertikal K/L sebesar Rp316,4 M (71,08 persen) dan belanja TKDD sebesar Rp387,36 (59,25 persen).
“Jadi untuk serapan belanja K/L sangat baik telah melebihi target yang ditetapkan Kantor Pusat sebesar 70 persen. Capaian ini juga naik 11 persen dari capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 60.27 persen,”jelas Arief
Lebih lanjut,kata dia pemerintah pada triwulan III 2021 menaikkan target serapan belanja negara dari semula 60 persen menjadi 70 persen. Hal ini dimaksudkan guna mendorong dan membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah sendiri pada tahun 2021 ini masih memprioritaskan APBN untuk penanganan pandemi.
“Dari alokasi total APBN untuk Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp754,68 triliun sd 15 Oktober telah teralisasi sebesar Rp 424,4 triliun (56,24 persen). Capaian sampai saat ini menggambarkan optimisme realisasi belanja APBN sampai akhir tahun”ujar Arief.
Melalui kegiatan ini dirinya berharap pengelolaan APBN/APBD di wilayah Kolaka Raya semakin transparan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut membangun daerah, melalui kepedulian terhadap anggaran dan kepatuhan pembayaran kewajiban sebagai warga negara.
“Saya harap pengelolaan anggaran APBN/APBD yang ada di wilayah Kolaka Raya semakin transparan dan terus meningkat partisipasi masyarakat untuk ikut membangun daerah, melalui kepedulian terhadap anggaran dan kepatuhan pembayaran dan kewajiban sebagai warga negara” harap Arief Kepala KPPN Kolaka ,”
Pada kesempatan yang sama Kepala KPP Pratama Kolaka, Jarod Sri Raharjo menyampaikan progres realisasi penerimaan pajak di tiga Kabupaten yang telah mencapai Rp 144 miliar lebih atau 56,47 persen dari target Rp 255 miliar lebih.
“Capaian pajak tersebut didominasi sector pertambangan, industri dan administrasi pemerintahan. Capaian ini bisanya akan semakin meningkat di semester II sampai akhir tahun bersamaan dengan pembayaran proyek/kegiatan yang bersifat fisik,”ujarnya
Lanjutnya Arief juga menyampaikan beberapa hal pokok dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang beberapa waktu lalu telah disetujui menjadi UU oleh DPR. UU ini dibuat dalam rangka memperkuat basis data perpajakan dan pemerataannya menuju pajak yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. Reformasi perpajakan diarahkan pada dua tujuan yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi.
“Beberapa hal yang mengemuka antara lain penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP serta kebijakan pengajuan pembetulan sukarela (PPS) atas pelaporan pajak tahun 2015 hingga 2020,”jelasnya
Sementara itu Kepala BKAD Kolaka, Hj. Andi Tenri Gau menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka sampai dengan 26 Oktober 2021.
“Untuk pendapatan terealisasi sebesar Rp947 miliar (74,24 persen) dan belanja daerah total Rp753 miliar (58,71 persen). Khusus belanja dalam rangka penanganan covid realisasi total Rp24,3 miliar (54,38 persen) dari alokasinya. Khsusus insentif Nakes sudah realisasi sebesar Rp3,3 miliar (43,4 persen),”ucapnya
Ditempat yang sama, Kepala BKAD Kabupaten Kolaka Utara, Kamarudin juga memaparkan realisasi APBD Kolaka Utara sd 22 Oktober,dimana pendapatan sebesar Rp 618,9 miliar (66,84 persen) dan belanja sebesar Rp 613,3 miliar (63,39 persen).
“Belanja untuk covid realisasi total sebesar Rp 5,37 miliar (15 persen) dan khusus Insentif Nakes telah tersalur sebesar Rp 4,4 miliar (17,9 persen)paparnya
Kepala BKAD Kabupaten Kolaka Timur juga menyampaikan realisasi APBD sd. 25 Oktober 2021 dimana pendapatan telah tercapai Rp 437,5 miliar (60,38 persen) dan belanja Rp 403,3 miliar (55,13 persen).
“Belanja untuk covid khusus insentif Nakes telah terealisasi sebesar Rp 4,28 miliar atau sekitar (62 persen),”ungkap Kepala BKAD Kabupaten Kolaka Timur (fkn).
Komentar