FOKUSKATANEWS.COM.KOLAKA- Dalam upaya memperkuat kepastian hukum, mencegah potensi konflik sosial, serta mewujudkan iklim investasi yang berkeadilan, Kejaksaan Negeri Kolaka menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial”.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan agraria yang berpotensi muncul seiring dengan perkembangan aktivitas investasi dan pertambangan di Kabupaten Kolaka, khususnya di wilayah Kecamatan Pomalaa dan Baula.
Sebagaimana diketahui, dinamika konflik agraria di wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan batas maupun klaim kepemilikan lahan.
Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut pertemuan antara kepentingan perizinan usaha pertambangan dengan hak-hak masyarakat atas tanah yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, termasuk perlindungan terhadap ruang hidup serta sumber penghidupan masyarakat.
Hadir sebagai salah satu narasumber, Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab dalam proses penerbitan dokumen administrasi pertanahan, khususnya Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT).
Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., menegaskan bahwa penerbitan dokumen pertanahan oleh pemerintah desa harus didasarkan pada fakta penguasaan fisik yang sebenarnya, riwayat tanah yang jelas, serta proses pemeriksaan dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penerbitan dokumen tidak boleh hanya berlandaskan keterangan sepihak, terlebih apabila terdapat indikasi tumpang tindih penguasaan, sengketa, maupun ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Lebih lanjut, Kajari Kolaka mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SKT maupun SPPFBT dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan tertentu yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikaji relevansinya dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan pemenuhan seluruh unsur hukum yang berlaku, sehingga tidak setiap kekeliruan administrasi pertanahan serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik agraria, Kajari Kolaka bersama unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Kepolisian Resor Kolaka, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka mendorong perlunya review serta pengkajian kembali terhadap mekanisme dan tata cara penerbitan SKT maupun SPPFBT oleh kepala desa. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap dokumen pertanahan diterbitkan sesuai prosedur, berdasarkan kondisi faktual, serta tidak menimbulkan tumpang tindih klaim penguasaan tanah yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan.
Selain evaluasi administrasi pertanahan, percepatan digitalisasi peta kawasan juga menjadi salah satu rekomendasi penting yang mengemuka dalam FGD tersebut. Integrasi data spasial yang akurat mengenai batas administrasi desa, bidang tanah, kawasan hutan, wilayah perizinan pertambangan, serta kawasan pemanfaatan lainnya dinilai sangat penting untuk mendeteksi lebih awal potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Melalui digitalisasi peta kawasan, proses identifikasi, verifikasi, dan sinkronisasi data antar instansi diharapkan dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terintegrasi.
Dengan demikian, setiap kebijakan maupun penerbitan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan dan pemanfaatan kawasan dapat memiliki dasar informasi yang jelas serta dapat di pertanggung jawabkan.
FGD ini turut menghadirkan Bupati Kolaka, Kapolres Kolaka yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter), serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka sebagai narasumber. Peserta berasal dari camat dan kepala desa di Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula, perwakilan perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Pomalaa dan Baula, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mekongga Selatan.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pertanahan, pemerintah desa, pengelola kawasan hutan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menangani persoalan agraria secara komprehensif.
Setiap pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta mengedepankan penyelesaian persoalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kolaka menegaskan komitmennya untuk terus mendorong upaya pencegahan permasalahan hukum melalui pendekatan yang edukatif, preventif, dan kolaboratif. Kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya. (*)
Komentar